Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara, sebuah proyek besar yang diprakarsai oleh pemerintah Indonesia, telah menjadi perbincangan hangat dalam beberapa tahun terakhir. Rencana ini diharapkan bisa membawa kemajuan, pemerataan pembangunan, dan mengurangi beban Jakarta yang semakin padat. Namun, proyek ambisius ini menimbulkan banyak pertanyaan, terutama mengenai siapa yang sebenarnya diuntungkan, dan siapa yang harus menanggung biaya besar yang datang bersamanya. Apakah impian ibu kota baru ini memang untuk kesejahteraan seluruh rakyat, atau justru menjadi beban yang harus dibayar oleh mereka?
Bagi sebagian kalangan, pemindahan ibu kota negara adalah sebuah langkah strategis untuk mengatasi masalah Jakarta yang semakin sesak dengan penduduk dan kemacetan. Pemerintah berjanji bahwa ibu kota baru di Kalimantan Timur ini akan menjadi simbol kemajuan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Dengan infrastruktur modern dan perencanaan yang matang, Nusantara diharapkan bisa menjadi kota yang ramah lingkungan, berbasis teknologi, dan lebih terintegrasi dengan seluruh wilayah Indonesia. Namun, biaya yang diperlukan untuk mewujudkan mimpi 44 ini sangat besar, dan yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang akan menanggungnya.
Dalam situasi ini, rakyatlah yang pada akhirnya akan menanggung sebagian besar biaya pembangunan ibu kota baru, baik melalui pajak maupun kebijakan fiskal lainnya. Sebagian orang merasa bahwa proyek besar ini lebih mengutamakan kepentingan elit politik dan sektor bisnis yang terkait, sementara rakyat harus menerima dampak dari pembebanan anggaran negara yang semakin besar. Biaya untuk pemindahan ibu kota diperkirakan mencapai triliunan rupiah, dan meskipun ada klaim bahwa sebagian dana akan berasal dari investor swasta, tidak sedikit yang meragukan apakah komitmen tersebut akan terwujud dalam jangka panjang.
Tentu saja, harapan terhadap ibu kota negara yang baru tidaklah salah. Setiap negara berhak bermimpi untuk memiliki pusat pemerintahan yang modern dan efisien. Namun, penting untuk selalu mengingat bahwa impian tersebut harus seimbang dengan kenyataan sosial-ekonomi rakyat yang ada. Jika impian ini hanya akan menguntungkan segelintir pihak dan membebani rakyat dengan pajak yang lebih tinggi atau pelayanan publik yang semakin menurun, maka mimpi ibu kota baru justru bisa berisiko menjadi mimpi buruk bagi banyak orang. Pemerintah harus bijak dalam merencanakan dan memastikan bahwa impian ini benar-benar membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.